topmetro.news, JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menegaskan seluruh elemen bangsa harus menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yuddy, konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu menilai, kewenangan tersebut memiliki alasan kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.
Presiden merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan di hadapan rakyat. Karena itu, seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 menjadi tanggung jawab Presiden.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” tegasnya.
Yuddy menjelaskan, usulan nama calon Wakil Presiden dapat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat hingga elemen lainnya. Hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir dalam mengajukan dua calon tetap berada pada Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
“Pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
Ia juga meminta para anggota MPR memahami pertimbangan dan kebutuhan Presiden Prabowo dalam menentukan sosok pendamping pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Menurutnya, keselarasan antara Presiden dan Wakil Presiden sangat penting untuk menjaga soliditas pemerintahan serta memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menilai sosok Wakil Presiden ideal harus mampu meringankan beban pemerintahan, bukan justru menciptakan persoalan baru.
Figur tersebut, lanjutnya, perlu memiliki rekam jejak kepercayaan yang kuat dengan Presiden, serta terbukti mampu menjalankan visi pemerintahan dalam berbagai situasi.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ungkapnya.
Selain itu, Wakil Presiden mendatang juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, termasuk kelompok di luar koalisi pemerintah.
Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran pembahasan kebijakan serta mencegah munculnya hambatan politik yang tidak diperlukan.
Yuddy juga menyoroti pentingnya pemahaman mendalam mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara. Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia membutuhkan figur yang mampu memberikan kepercayaan kepada pasar dan dunia usaha.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kemampuan berdialog, menjembatani perbedaan pandangan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan modal penting bagi seorang Wakil Presiden.
Dalam perspektif ekonomi politik, kemampuan tersebut dapat menekan biaya transaksi politik sehingga energi pemerintahan lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Yuddy turut menegaskan bahwa Wakil Presiden dalam sistem presidensial harus hadir untuk memperkuat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan kedua.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Yuddy mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung tenang dan tidak berlarut-larut. Sebab, ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi nasional.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkas Yuddy.
Penulis | Erris
